Karyawan Tidak dimodali BPJS TK, Kadis Nakertrans Akan Panggil Pimpinan PT. AKG

DAERAH WAY KANAN

Trennews.co, Way Kanan-Menindaklanjuti laporan pekerja pada tanggal 29 Juni 2021, terkait hampir seluruh pekerja tidak memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) pada perusahaan PT. Adi Karya Gemilang yang terletak di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga Way Kanan. rabu (17/11/2021).

Sebagaimana telah diatur oleh pemerintah dimana bersifat wajib untuk segera dilakukan segera setelah masa kerjanya mendekati tiga bulan. Untuk karyawan kontrak di bawah tiga bulan, perusahaan tetap wajib mendaftarkan karyawan ke BPJS jaminan kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Terkait hal tersebut Kepala dinas ketenagakerjaan kabupaten Way kanan Ade Cahyadi yang baru menggantikan Arie Anthoni mengatakan, bahwa dirinya akan menindak tegas dan akan segera memanggil Pimpinan PT. AKG dalam waktu dekat.

“Iya kami akan memanggil dan menertibkan perusahaan perusahaan di way kanan dan apabila terbukti perusahaan perusahaan Tersebut melanggar maka kami akan memberikan sanksi sesuai kesalahan yang dilanggar perusahaan tersebut dan bagi Para pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS ketenagakerjaan maka terancam sanksi berat Sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi “. Ujar kadis

Tak hanya itu, Kadisnakertrans juga menugaskan kepada bawahannya untuk segera mengagendakan pelaksanaan monitoring ke PT. AKG dalam rangka penertiban perusahaan agar sesuai dengan kebijakan dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah khususnya pemkab Way Kanan.

“Kita akan tindak tegas perusahaan yang tidak mengutamakan keselamatan kerja dengan memfasilitasi pekerja menggunakan BPJSTK, apalagi ini sudah ada laporan bahwa hampir seluruh pekerja PT. AKG tidak memiliki BPJSTK.” Ungkap Ade.

Patut diketahui Dalam Pasal 17 UU No 24 Tahun 2011, diterangkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS karyawan dikenai sanksi administratif berupa: Teguran tertulis. Denda, dan/atau. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Rencananya Disnakertrans akan menggandeng beberapa instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPJS, Satpol PP dan Kajari untuk melakukan Monitoring dan penertiban Perusahaan-perusahaan yang ada di way kanan terutama PT. Adi Karya Gemilang (Arapik)

:Views: 409 Total, Dilihat Hari ini 1 Kali

Bagikan Trennews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.